Syarif Mekah

Syarif Mekah adalah gelar yang diberikan pada Gubernur yang memerintah tanah suci Mekah, Madinah dan daerah Hijaz di sekitarnya. Nama gelar Syarif ini sebenarnya diambil dari nama gelar kehormatan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra. Dan ini sesuai dengan tradisi ummat Islam, yaitu memberikan gelar Syarif pada keturunan Rasululllah SAW yang berasal dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra, dan memberikan gelar Sayyid atau Habib pada keturunan Rasulullah SAW yang berasal dari jalur Hussain bin Ali bin Abi Thalib ra.

Sejak zaman Abbasiyah, jabatan Gubernur Mekah ini tidak lagi dipilih oleh Khalifah, tapi menjadi hak turun temurun keturunan Rasulullah SAW. Apapun khilafahnya, siapapun khalifahnya, semua sepakat untuk memberikan kehormatan ini pada keturunan Rasulullah SAW, dan semua ini berakhir pada tahun 1925 ketika keluarga Saud menganeksasi Hijaz dan mengusir bani Hasyim dari tanah Hijaz. Sejak saat itu, Bani Saud menguasai Mekah dan Madinah

, dan penghormatan itu tidak lagi diberikan pada keturunan Nabi.

Daftar nama Syarif Mekah

Pada masa Khilafah Fatimiyyah

  • Ath-Thallab (967-980)
  • Syarif ‘Isa (980-994)
  • Syarif Abu Futuh Hasan bin Ja’far (994-1010)
  • Syarif Syukur bin Hasan bin Ja’far (1010-1012)
  • Syarif Abu Thoyyib Daud bin Abdurrohman (1012-1039)
  • Syarif Muhammad bin Abdurrohman  (1039-1048)
  • Syarif Wahhas bin Abu Thoyyib Daud bin Abdurrohman (1048-1058)
  • Syarif Hamzah bin Wahhas (1058-1062)
  • Abu Hasyim bin Muhammad (1063-1094)
  • Ibnu Abu Hasyim Ats-Tsallab (1094-1101)

Pada masa Khilafah Ayyubiyah

  • Qotadah bin Idris al-Hasani (1201-1220)
  • Hasan bin Qotaah bin Idris al-Hasani (1220-1241)
  • Hasan Abu Saad (1241-1254)

Pada masa Khilafah Mamluk

  • Muhammad Abu Nubaj (1254-1301)
  • Rumaitsah Abu Roda (1301-1346)
  • Ajlan Abu Sarjah (1346-1375)
  • Al-Hasan II (1394-1425)
  • Barakat I (1425-1455)
  • Malik Adil Muhammad bin Barakat (1455-1497)
  • Barakat II (Barakat bin Muhammad) (1497-1525)

Pada masa Khilafah Turki Utsmaniyah

  • Barakat II (Barakat bin Muhammad) (1497-1525) (tiga belas tahun terakhir kepemimpinannya)
  • Muhammad Abu Numay II (1525-1583)
  • Hasan bin Muhammad Abu Numay (1583-1601)
  • Idris bin Hasan (1601-1610)
  • Muhsin bin Hasan (1610-1628)
  • Ahmad bin Tholib Al-Hasan (1628-1629)
  • Mas’ud bin Idris (1629-1630)
  • Abdullah bin Hasan (1630-1631)
  • Zaid bin Muhsin (1631-1666)
  • Saad bin Zaid (1666-1667)
  • Muhsin bin Ahmad (1667-1668)
  • Saad bin Zaid (1668-1670)
  • Hamud bin Abdullah bin Hasan (1670-1670)
  • Saad bin Zaid (1670-1671)
  • Barakat bin Muhammad (1672-1682)
  • Said bin Barakat (1682-1683)
  • Ibrahim bin Muhammad  (1683-1684)
  • Ahmad bin Zaid (1684-1688)
  • Ahma bin Ghalib (1688-1689)
  • Muhsin bin Ahmad (1689-1691)
  • Said bin Saad (1691-1693)
  • Saad bin Zaid (1693-1694)
  • Abdullah bin Hasyim (1694-1694)
  • Saad bin Zaid (1694-1702)
  • Said bin Saad (1702-1704)
  • Abdul Muhsin bin Ahmad (1704-1704)
  • Abdul Karim bin Muhammad (1704-1705)
  • Said bin Saad (1705-1705)
  • Abdul Karim bin Muhammad (1705-1711)
  • Said bin Saad (1711-1717)
  • Abdullah bin Said (1717-1718)
  • Ali bin Said (1718-1718)
  • Yahya bin Barakat (1718-1719)
  • Muhammad bin Ahmad (1719-1722)
  • Barakat bin Yahya (1722-1723)
  • Mubarok bin Ahmad (1723-1724)
  • Abdullah bin Said (1724-1731)
  • Muhammad bin Abdullah (1731-1732)
  • Mas’ud bin Said (1732-1733)
  • Muhammad bin Abdullah (1733-1734)
  • Mas’ud bin Said (1734-1759)
  • Ja’far bin Said (1759-1760)
  • Musaid bin Said (1760-1770)
  • Amad bin Said (1770-1770)
  • Abdullah bin Husain (1770-1773)
  • Surur bin Musaid (1773-1788)
  • Abdullah Mu’in bin Musaid (1788-1788)
  • Ghalib bin Musaid (1788-1803)
  • Yahya bin Surur (1803-1813)
  • Ghalib bin Musaid (1813-1827)
  • Abdul Muthollib bin Ghalib (1827-1827)
  • Muhammad bin Abdul Mu’in (1827-1851)
  • Abdul Muthollib bin Ghalib (1851-1856)
  • Muhammad bin Abdul Mu’in (1856-1858)
  • Abdulah Kamal Pasha (1858-1877)
  • Husain bin Muhammad (1877-1880)
  • Abdul Muthollib bin Ghalib (1880-1882)
  • Syarif Ainurrofiq (1882-1905)
  • Abdullah Pasha (1905-1908)
  • Husain bin Ali Al-Hasyimi (1908-1916)
  • Ali Haidar Pasha (1916-1917)
  • Hamud bin Abdullah bin Hasan (1916-1925)

Pada masa Kerajaan Hijaz

  • Husain bin Ali Al-Hasyimi (1916-1924)
  • Ali bin Husain (1924-1925)


Masa Berakhirnya Syarif Mekah



Pada tahun 1924, Raja Abdul Aziz bin Saud dari Najd mulai menyerang Mekah dan mengambil alih kota Mekkah, dan mengambil alih kota Jeddah pada tahun 1925. Ini semua mengakibatkan jatuhnya kerajaan Hijaz, dengan Ali bin Hussain sebagai raja terakhirnya.

Jatuhnya Kerajaan Hijaz sudah bisa diprediksikan, karena Raja Husain bin Ali menolak deklarasi Balfour yang dilakukan oleh Inggris. Pada deklarasi itu, Inggris menyatakan bahwa Palestina adalah tanah yang akan diberikan pada kelompok Zionis. Pihak Inggris menawarkan banyak subsidi pada Raja Husain agar mau menerima deklarasi Balfour itu, tapi Raja Husain tetap menolaknya sampai tahun 1924. Setelah itu, Inggris menghentikan tawaran subsidi itu. Tidak lama kemudian, Raja Abdul Azis bin Saudi dari Najd mulai menyerang kerajaan Hijaz dengan bantuan pihak Inggris, dan serangan ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Hijaz. 

Referensi:

1. Syarif Mekah dalam bahasa Arab: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%83%D8%A9

2. Syarif Mekah dalam bahasa Inggris: https://en.wikipedia.org/wiki/Sharif_of_Mecca

3. Sikap Negara-negara Arab dalam menyikapi Deklarasi Balfour: https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration#Broader_Arab_response

Advertisements

​Liberal, LGBT dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Kelompok Liberal meminta agar ibadah dan amal baik dianggap personal, setelah itu mereka ramai-ramai meninggalkannya. Mereka juga ingin agar amal buruk (misal LGBT) dianggap personal, setelah itu mereka ramai-ramai melakukannya atau minimal membiarkannya.

Semua ini terjadi karena mereka tidak memahami konsep amar ma’ruf nahi munkar di dalam agama Islam.

Di dalam Islam, kita WAJIB mengarahkan manusia untuk beribadah kepada Allah dan WAJIB mengarahkan manusia untuk mengerjakan hal yang baik, dan kita juga WAJIB mengarahkan manusia agar menjauhi hal-hal yang buruk. Inilah konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar di dalam Islam.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(Luqman berkata) Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma’ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. (QS. Luqman, ayat 17)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. (QS. Ali Imran, ayat 110).

Mari kita ajak keluarga kita untuk sering-sering datang ke masjid dan mengikuti pengajian, agar mereka tidak mencari kebenaran di jalanan.

Dulu aku punya teman

“Dulu aku punya teman. Dia tidak mau diajak bicara tentang akhirat. Yang dia mau hanyalah pembicaraan tentang masalah dunia saja. Bahkan dia juga bertanya kepadaku: ‘Apa kamu termasuk orang yang meyakini akhirat itu ada? Dan kamu percaya kalau setelah kita mati nanti kita akan dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita?'”

“Lantas di mana temanmu itu sekarang?”

“Maaf, aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau kita cari sama-sama?”

Setelah dicari bersama, ternyata dia ada di dalam neraka.

“Ternyata kamu di Neraka? Kalau dulu aku ikut kamu, mungkin sekarang aku juga masuk neraka bersamamu. Alhamdulillah, Allah sudah membimbingku.”

“Dulu kau juga selalu bertanya tentang hari pembalasan. Nah, inilah hari pembalasan, dan tidak ada lagi kematian di sini.”

Seperti itulah kisah yang tertulis dalam Al-Qur’an surat Ash-Shoffaat ayat 51-61.

Mari kita beramal sebaik mungkin untuk akhirat kita, dan mari kita cari teman yang bisa mengingatkan diri kita tentang akhirat.

Lebih memusuhi Syiah

Salah satu tanda bahwa kita memahami agama kita dengan benar adalah ketika kita menyadari bahwa di dalam Al-Qur’an ada banyak bertebaran ayat-ayat yang mengatakan bahayanya kelompok Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, kita selalu meminta agar Allah memberi petunjuk kepada kita agar kita bisa mengikuti jalan yang benar, bukan jalan kelompok yang dimurkai (yaitu Yahudi) dan bukan pula jalan yang sesat (yaitu Nasrani).

Dan saat ini, salah satu tanda bahwa pemahaman agama kita bermasalah adalah ketika kita lebih memusuhi Syiah daripada Yahudi dan Nasrani. 😦

Syiah memang bermasalah, tapi itu masalah lain, dan yang menjadi fokus utama dalam Al-Qur’an serta hadits tetaplah Yahudi dan Nasrani.

Semoga Allah memberi petunjuk pada kita, agar kita bisa mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur’an dan hadits, dan bukan mengikuti pendapat manusia yang mengajak kita untuk lebih mementingkan hal lain.

Jangan sampai pula kita meninggalkan Palestina, hanya karena kita lebih suka memerangi Syiah.

#SavePalestine
#MariLuruskanPemahamanKita

​Kelompok Neo-Murji’ah dalam peta politik Indonesia

Banyak yang belum mengenal apa itu Murji’ah. Murji’ah adalah satu aliran yang memisahkan antara iman dan amal. Jadi, menurut mereka, amal yang buruk tidak akan menurunkan iman seseorang, dan amal yang baik tidak akan menaikkan iman seseorang.

Lalu apa kaitannya dengan dunia politik, terutama sekali dunia politik di Indonesia?

Dalam dunia politik, kaum Murji’ah akan menutup mata pada keburukan amal penguasa. Jadi, menurut mereka, seburuk apapun amal penguasa, sejahat apapun tindakan penguasa terhadap ummat Islam dan terhadap agama Islam, selama dia masih sholat, maka kita tetap wajib taat. Karena bagi kaum Murji’ah, buruknya amal tidak membuat nilai iman seseorang menjadi turun, dan itu sebabnya mengapa doktrin kelompok Murji’ah adalah pokoknya wajib taat. Titik. Tanpa koma.

Intinya, kalau kaum Khawarij adalah kaum yang mudah mengkafirkan penguasa, maka kaum Murji’ah adalah kaum yang akan selalu “membela” penguasa dalam kondisi apapun juga. Cirinya mudah: pokoknya demo haram. Ini juga Titik. Tanpa koma.

Worst case, kaum Murji’ah akan berubah menjadi kaum yang selalu menjilat penguasa. 😥

Itu definisi kaum Murji’ah dan kaitannya dengan dunia politik.

Untuk saat ini, kelompok ini berpusat di Saudi Arabia, dan bisa dilihat ketika kerajaan Saudi meminta Amerika (yang non-muslim) untuk menyerang Irak (yang muslim). Dari dalil agama, sudah jelas meminta bantuan pada non-muslim untuk menyerang muslim adalah haram. Tapi itulah yang dilakukan oleh kelompok Murji’ah ini, mereka membenarkan tindakan Raja Saudi itu karena mereka sudah didoktrin untuk selalu wajib taat, meskipun pemerintahnya tidak benar.

Lihat pula ketika As-Sisi di Mesir menggulingkan pemerintah yang sah, dan As-Sisi ini didukung oleh Raja Saudi. Maka apa yang dilakukan oleh kelompok Murji’ah ini? Mereka pun mati-matian membela sikap Raja Saudi ini. Padahal menggulingkan pemerintah yang sah itu haram menurut mereka, tapi apabila hal itu bertentangan dengan kepentingan raja Saudi, maka mereka akan membolak-balikkan dalil agar bisa sejalan dengan kebijakan raja Saudi.

Lihat pula dalam kasus Israel vs Palestina saat ini. Raja Saudi tidak akan pernah mengambil keputusan untuk melawan Israel, dan ini disebabkan oleh faktor Historis kerajaan Saudi sendiri yang memang erat kaitannya dengan Amerika dan Israel. Maka, apa yang dilakukan oleh kelompok Murji’ah ini? Mereka akan mencela semua yang membela Palestina, dengan alasan bid’ah atau lainnya, pokoknya harus dicari segala daya dan upaya serta segala alasan agar bisa sejalan dengan kebijakan Raja Saudi, termasuk di antaranya adalah dengan cara mengeluarkan fatwa yang meminta rakyat Palestina untuk meninggalkan Palestina dengan alasan Israel terlalu kuat. Mengapa fatwa ini tidak keluar untuk kasus Yaman dan Suriah? Mengapa hanya keluar untuk kasus Palestina? Karena untuk kasus Palestina, kebijakan Raja Saudi sudah diatur oleh Amerika dan Israel!

Lalu bagaimana dengan dunia politik di Indonesia?

Lihat saja, mana kelompok yang tidak pernah mau diajak demo, atau malah sinis kalau ada yang demo. Bahkan dalam menghadapi Aksi 411 dan Aksi 212 pun mereka sinis. Padahal, Aksi 411 dan Aksi 212 itu masuk dalam bab kasus Al-Maidah 51 yang melibatkan kaum munafik, dan di ayat berikutnya disebutkan tentang kelompok yang sinis terhadap perjuangan ummat Islam. Itulah kelompok Murji’ah. Mengapa mereka sinis dengan Aksi 411 dan Aksi 212? Karena menurut mereka, demo itu haram total, dan bahkan untuk demo membela Palestina pun mereka anti. (Alhamdulillah, sekarang sudah banyak yang insyaf dan terbuka mata hatinya).

Lihat juga, stasiun televisi yang sering memojokkan ummat Islam di Indonesia. Adakah acara pengajian Islam dalam channel stasiun televisi tersebut? Kalau ada, maka kelompok Murji’ah bisa tumbuh subur di situ, karena kelompok Murji’ah tidak akan melakukan kritik, kecuali pada ummat Islam sendiri. Dan ini mungkin cocok dengan kebijakan stasiun televisi itu.

Itulah kelompok Murji’ah, mari kita kenali ciri-cirinya agar kita tidak tertipu oleh kelompok ini.

Mengapa Salafi Anti Gerakan 212?

Artikel yang sangat bagus sekali.

Silakan dibaca sampai selesai, semoga bermanfaat.


Mengapa Salafi Anti Gerakan 212?

December 2, 2017 

By Muhammad Zulifan
Di tengah meluapnya antusiasme umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia untuk menggelar Aksi Reuni Akbar 212 di Lapangan Monumen Nasioan (Monas) Jakarta, sebagian masyarakat bersikap antipati dan cenderung  nyinyir sebagaimana  ditunjukkan oleh jamaah Salafi (Salafi Mainstream). Bagi mereka Aksi 212 dan sejenisnya adalah bid’ah dan tidak punya landasan syar’i. Keluar untuk berdemo adalah tindakan khuruj (pembangkangan) kepada pemerintahan yang sah. Aneh! Di negara demokrasi terbesar ketiga dunia ini, kegiatan unjuk rasa damai (demonstrasi) masih dipertanyakan keabsahan hukumnya.
Sikap Apolitis
Secara umum, jamaah Salafi tidak mempunyai konsep sosial-politik apalagi metode mengishlah negara. Bagi mereka, wajib hukumnya untuk senantiasa taat pada ulil amri bagaimanapun keadaan sang pemimpin selama ia masih sholat dan apapun bentuk pemerintahannya. Corak ketaatan mutlak pada pemerintah tersebut terpengaruh oleh sejarah negara saudi sebagai basis ideologi Salafi yang membagi otoritas agama untuk Muhammad ibn Abdul Wahhab (ulama) dan otoritas politik untuk Raja (Bani Saud).
Salafi bercita-cita mengadopsi kehidupan generasi salaf yang hidup di jazirah Arab ribuan tahun lalu tanpa memisahkan mana perkara tsawabit (permanen) dan mana yang mutaghayyirat (dinamis) dalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia. Mereka mempraktekkan secara letterlijk apa-apa yang ada di masa salaf hingga ke ranah sosial budaya dan politik sekalipun. Meskipun kenyataannya, cara merujuk generasi salaf tersebut didasarkan atas penafsiran para ulama kontemporer Arab Saudi seperti Syaikh Nasiruddin al-Albani, Syaikh Bin Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Fauzan, dst. Yang jelas, seluruh ulama di dunia sudah barang tentu merujuk generasi Salaf dan tidak terbatas pada ulama-ulama Saudi tersebut.

 

Alhasil, pandangan sosial-politik kaum salafi justru pada akhirnya mengikuti kebijakan Raja dan para ulama dalam konteks masyarakat Arab Saudi yang sama sekali berbeda dengan kondisi sosial-politik Indonesia. Padahal di Arab Saudi, seluruh aspek kehidupan diatur negara hingga imam masjid pun ditunjuk dan digaji kerajaan. Tugas rakyat hanya satu; patuh pada perintah Raja.
Sementara di tanah air sudah ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi jamaah dan ormas Islam di Indonesia dalam menentukan sikap kaum muslimin. Hal ini yang menjadikan kaum salafi menderita gagap sosial dimana satu sisi mereka tinggal di bumi Indonesia namun di sisi lain mereka lebih mendengar fatwa-fatwa ulama Saudi dan kebijakan Kerajaan yang berbeda konteks dalam penerapannya. Soal Pemilu misalnya, satu sisi mereka meyakini wajib taat ulil amri (pemerintah) meskipun dzalim sekalipun, namun saat MUI dan pemerintah mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu mereka justru golput.
Termasuk soal aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dibolehkan Pemerintah RI melalui Undang-Undang negara, kaum Salafi justru menghukumi haram karena masuk kategori khuruj (pembangkangan). Alhasil, mereka mencap khawarij muslim yang berunjuk rasa kepada penguasa meski MUI sendiri tidak melarangnya sepanjang dilakukan dengan tertib. Jika aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang esensinya adalah mengemukakan kritik atau pendapat disebut membangkang, maka bagaimana posisi lembaga resmi negara seperti DPR yang tiap hari mengkritik pemerintah? Apakah akan disebut sebagai khuruj yang dilembagakan atas peran mengkritik kebijakan pemerintahan? Tentu tidak.
Dalam prinsip ketatanegaraan RI, pemerintahan eksekutif yang sehat adalah pemerintahan yang terkontrol secara seimbang, baik melalui lembaga perwakilan (DPR dan DRPD) ataupun langsung (mengemukakan pendapat). Mereka yang melarang aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi, pada intinya menghendaki pemerintahan diktator tanpa control sebagaimana terjadi kini terjadi di kawasan Teluk (khususnya Arab Saudi) . Di sinilah salah konteks kaum Salafi Indonesia.
Kesalahan Paradigma Salafi
Istilah salaf merujuk pada generasi Islam yang hidup pada tiga abad pertama Islam, dari para shahabat Rasulullah SAW, tabi’in (muridnya shahabat) dan tabi’ut tabi’in (muridnya tabi’in). Dalam sebuah hadits Nabi menyatakan, “Sebaik-baik umatku adalah pada masaku. Kemudian orang-orang yang setelah mereka (generasi berikutnya), lalu orang-orang yang setelah mereka.” (Shahih Al-Bukhari, No. 3650).
Sedangkan jamaah Salafi adalah sekelompok umat Islam (jamaah minal muslimin) yang bermula dari pemikiran seorang tokoh bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab hingga pada awal kemunculannya mereka disebut sebagai gerakan Wahabi. Jamaah ini kemudian hari menisbatkan namanya pada generasi salaf menjadi Salafi.
Penisbatan nama Salaf menjadi nama jamaah (Salafi) tersebut di kemudian hari menjadi masalah serius karena para pengikutnya memaknai kata Salafi secara diametral dengan nama jamaah di luar mereka; kami penerus generasi Salaf sedang yang lain tidak. Berbeda dengan jamaah Muhammadiyah misalnya (secara terminologi bermakna pengikut Nabi Muhammad), nama tersebut tidak menjadikan mereka menganggap jamaah lain bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun, penamaan Salafi hanyalah ijtihadiyah yang bisa benar di satu hal, bisa pula tidak sesuai di hal lain. Begitu pula jamaah-jamaah Islam lainnya.
Turunan dari kesalahan paradigma eksklusif tersebut kemudian memunculkan fabrikasi istilah-istilah yang mendeskreditkan kaum muslimin di luar mereka. Sebagaimana yang ramai baru-baru ini kata “dakwah sunnah”, “ustadz sunnah”, dan “Kajian Sunnah” yang diklaim sepihak oleh mereka. Padahal oleh generasi salaf, kata sunnah dipakai sebagai pedoman untuk menentuan mana yang benar atau menyimpang dalam masalah-masalah pokok agama (ushuluddin), bukan untuk menentukan benar salah dalam masalah furu’ (khilafiyah). Yang benar disebut ahlus sunnah, sedang yang menyimpang disebut ahlu bidah. Ahlu bid’ah yang dimaksud di sini adalah golongan yang menyimpang secara aqidah seperti khawarij, murjiah, mu’tazilah, dll. Terang saja hal ini menimbulkan kemarahan di kalangan kaum muslimin non salafi yang berbeda pemahaman dalam hal furu’ (perkara cabang) dengan mereka.
Paradigma selanjutnya yang keliru dari jamaah Salafi pada umumnya adalah menjadikan negara Arab Saudi sebagai rujukan dalam semua kebijakan jamaah termasuk urusan politik meski mereka tinggal di Indonesia. Bagaimanapun Arab Saudi adalah sebuah entitas negara yang punya kepentingan pragmatis bidang politik yang kadang bertentangan dengan prinsip generasi Salaf itu sendiri. Sebagai misal hubungan erat yang terjalin sekian lama dengan AS tidak bisa dilepaskan dengan kepentingan pragmatis kerajaan. Meskipun ada ayat yang melarang muslim menjadikan kaum kuffar sebagai auliya atau teman dekat (Q.S. Al-Maidah ayat 51). Pada Perang Teluk 1990 misalnya, Arab Saudi menghadapi Irak (Saddam Hussein) yang sama-sama Sunni. Tentu isu Syiah-Sunni tidak dipakai saat itu. Oleh Raja Fahd, Saddam Hussein dianggap akan mencaplok  wilayah Saudi setelah sebelumnya berhasil mencaplok Kuwait. Maka Raja Fahd meminta bantuan AS dan koalisi untuk memerangi Irak. Ketika Raja Fahd minta bantuan Amerika, sebagian kecil ulama di Saudi Arabia menolak untuk mendukung keputusan tersebut dengan pertimbangan bahwa meminta bantuan orang kafir untuk menghabisi umat Islam adalah tindakan salah. Merekalah ulama yang hingga kini kritis terhadap kebijakan Kerajaan.
Sayangnya, mayoritas jamaah Salafi di Indonesia tidak bisa memilah mana fatwa agama dan mana kebijakan Politik Raja. Di Arab Saudi, ulama berada pada posisi tidak punya pilihan untuk bersikap berbeda dengan kebijakan Raja karena konsekuensinya pasti dipenjara sebagaimana dialami Dr. Aid Al-Qarni (pengarang buku Laa Tahzan), Syaikh Al-Arify, Syaikh Salman Audah, dll. Bahkan di era Muhammad bin Salman tindakan represif kepada yang berbeda pandangan meningkat.
Generasi Salaf Vs Generasi Saud
Jamaah Salafi secara umum – terlebih mereka yang lembaganya terkoneksi sumber pendanaan dari Saudi – secara totalitas taklid buta kepada kebijakan Kerajaan. Salah satunya terlihat pada keberpihakan mereka atas Kebijakan ugal-ugalan putra Mahkota Muhammad Bin Salman (MBS)baru-baru ini. Bahkan yang memprihatikan, kalangan ulama Saudi yang sebelumnya begitu getol melarang wanita menyetir dengan berbagai argumen “shahih”, kini diam seribu bahasa saat MBS memperbolehkannya. Seolah ketaatan mereka berada pada Raja, bukan pada dalil (‘illat) itu sendiri.
Padahal, jika kaum Salafi mau sedikit berfikir, MBS setidaknya telah melakukan 3 kesalahan fatal yang menciderai prinsip-prinsip agama Islam;
Pertama, menyerang negeri Muslim Yaman. Dengan dalih syiah, perang telah mengakibatkan ratusan ribu umat Islam termasuk wanita dan anak-anak tak berdosa terbunuh. Jika bisa menjalin hubungan yang begitu mesra dengan AS yang menyembah selain Allah, mengapa tidak bisa membuat formulasi yang lebih soft pada sesama penyembah Allah? Begitukah aqidah Salaf? Hingga kini negeri muslim itu porak-poranda dan konflik berlanjut tak tentu ujungnya. Arab Saudi keburu kehabisan nafas akibat harga minyak yang melemah. Jutaan muslim menjadi pengungsi karena ambisi MBS sebagai menteri Pertahanan Saudi.
Kedua, memblokade Qatar. Saat dalih Syiah tidak ditemukan, maka dalih terorisme digunakan. Memblokade sebuah negeri muslim adalah bid’ah karena tidak ada dalil ataupun contoh dari Salafussaleh untuk memblokade kaum muslimin hingga ribuan orang menderita dan mengalami kesusahan.
Dan ketiga, membina hubungan diplomatik dengan Israel, sementara di dalam negeri memenjarakan Ulama, dosen, dan petugas masjid yang tidak sejalan dengan kebijakan politiknya. Bahkan Israel sendiri yang menyatakan MBS berkunjung ke Tel Aviv. Ini sebuah bid’ah yang luar biasa. Tidak ada dalilnya ataupun contoh dari Salafussaleh, kecuali dalil dari Amerika.
Mereka yang membabi-buta membela Saudi dan MBS, tentu akan dimintai pula pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karenanya, ada baiknya jamaah Salafi Indonesia berani berbeda pendapat dengan kebijakan Kerajaan karena yang dijamin benar dan lurus oleh Nabi SAW adalah generasi Salaf, bukan generasi Saud.
Sumber:

https://duniatimteng.id/mengapa-salafi-anti-gerakan-212/